Muslim di Fujisawa Kesulitan Bangun Masjid, Jepang Terancam Islamofobia & Nasionalisme Ekstrem

Tokyo, SisiIslam.Com – Muslim Fujisawa hadapi penolakan masjid akibat Islamofobia & nasionalisme Jepang. Simak tantangan umat Islam di tengah krisis populasi dan xenofobia. Baca kabar berita selengkapnya di laman Sisi Islam Media di bawah ini.

Rencana pembangunan masjid oleh komunitas Muslim Fujisawa di selatan Tokyo memicu perdebatan sengit. Kasus ini menjadi simbol baru meningkatnya Islamofobia Jepang dan wacana nasionalisme radikal yang mengancam harmoni sosial di Negeri Sakura.

Padahal, di saat yang sama, Jepang tengah dilanda krisis penurunan populasi yang memaksa pemerintah membuka lebar pintu bagi pekerja asing, terutama dari Asia. Ironi ini memperlihatkan dilema akut antara kebutuhan ekonomi dan penolakan identitas.

Umat Muslim Jepang Tumbuh Pesat, tapi Masjid Fujisawa Terganjal Protes

Jumlah Muslim Jepang saat ini diperkirakan mencapai 360 ribu jiwa, melonjak tajam dari era 1980-an yang hanya beberapa ribu. Sementara total warga asing di Jepang telah melampaui 4 juta jiwa pada 2025.

Gagasan pembangunan masjid Fujisawa dimulai pada 2021. Komunitas Muslim setempat membentuk kelompok dan membeli lahan seluas seribu meter persegi. Target penyelesaian adalah 2027 untuk memenuhi kebutuhan ibadah yang terus berkembang.

Namun proyek ini berbenturan langsung dengan menguatnya kelompok kanan konservatif, terutama Partai Sanseito yang mengusung slogan “Jepang untuk Orang Jepang”. Partai ini mencatat peningkatan dukungan politik signifikan pada pemilu 2025, demikian dikutip sisiislam.com dari Aljazeera, Ahad (10/5/2026).

Penolakan Masjid di Jepang Dipicu Hoaks & YouTuber Sayap Kanan

Situasi makin panas setelah YouTuber sayap kanan Suzumu Kikuchi memimpin kampanye penolakan masjid di Jepang. Ia menyebarkan tuduhan tak berdasar, mulai dari klaim kriminalitas anggota proyek hingga kekhawatiran dampak lingkungan dari pemakaman Islam.

Meski telah dibantah, kampanye ini memicu gelombang protes. Pemerintah Kota Fujisawa yang sebelumnya telah menyetujui proyek, kebanjiran ribuan telepon dan surat ancaman hingga mengganggu administrasi pemerintahan.

Upaya Dialog Belum Redakan Kecurigaan Warga

Pengelola proyek telah menggelar berbagai pertemuan dengan warga lokal. Namun sebagian warga mengaku masih khawatir karena belum memahami aktivitas di dalam masjid. Mereka menilai diskusi belum cukup menjawab seluruh kegelisahan.

Seorang Muslim keturunan Sri Lanka yang terlibat dalam proyek menegaskan:

“Kami semua mencintai Jepang dan sama sekali tidak ingin menimbulkan masalah. Kami akan melakukan apa pun untuk menghormati aturan mereka.”

Nasionalisme Jepang dan Kebijakan Anti-Asing Makin Menguat

Nasionalisme Jepang mendapat angin segar setelah naiknya tokoh konservatif Sanae Takaichi. Pengaruh politik populis juga terlihat dari kebijakan di Prefektur Ibaraki, yang menawarkan insentif bagi warga yang melaporkan pekerja asing ilegal.

Selain itu, biaya visa untuk beberapa kategori dilaporkan naik hingga 30 kali lipat. Surat kabar Asahi Shimbun memperingatkan bahwa sistem pelaporan semacam itu justru dapat mendorong warga asing bersembunyi secara ilegal.

Pakar: Kebijakan Ini Bentuk Xenofobia Berkedok Otoritas

Riko Suzuki, pakar kebijakan migrasi dari Universitas Kokugakuin, menyayangkan langkah tersebut.

“Ini adalah bentuk xenofobia yang didukung oleh otoritas.”

Menurut Suzuki, kebijakan seperti itu memperdalam jurang pemisah antara warga Jepang dan komunitas asing. Di sisi lain, pemerintah beralasan kebijakan diperlukan untuk memberantas kerja ilegal dan mendanai integrasi sosial.

Solusi dari Pakar: Jangan Mudah Terpengaruh Hoaks, Perkuat Nilai Moral Bersama

Profesor Yu Nakano dari Universitas Kio menilai akar masalah terletak pada informasi keliru.

“Kami memahami warga merasa canggung terhadap budaya asing. Tetapi memperkeruh keadaan dengan informasi tak berdasar adalah hal bermasalah.”

Nakano menambahkan bahwa Jepang dan Islam memiliki banyak nilai moral serupa, seperti disiplin waktu dan penghormatan kepada orang tua.

“Yang penting adalah bagaimana masyarakat Jepang menerima mereka sebagai sesama manusia.”

Di tengah meningkatnya penolakan terhadap imigran, muncul pula suara pembela hak warga asing.

“Seperti halnya warga Jepang, mereka juga membayar pajak. Tidak seharusnya dibebani kebijakan yang membuat mereka terpaksa pergi,” ujar perwakilan komunitas asing di Jepang.

Penutup

Kasus muslim di Fujisawa ini menjadi cermin tantangan besar Jepang dalam mengelola keberagaman di tengah tekanan populisme dan Islamofobia. Apakah Jepang akan tetap bertahan sebagai negara yang menjunjung tinggi harmoni, atau justru terperosok ke dalam xenofobia berkedok nasionalisme? Waktu yang akan menjawab. [*Sod]