Pemerintah Pastikan Haji 2026 Tetap Berjalan, Siapkan 3 Skenario Antisipasi Konflik Timur Tengah

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan ibadah haji 1447 H/2026 M tetap berlangsung sesuai jadwal. Meski konflik Timur Tengah memanas, tiga skenario mitigasi disiapkan, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga pembatalan keberangkatan jika situasi memburuk.

Pemerintah memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1447 H atau 2026 M tetap berjalan sesuai rencana. Kepastian ini disampaikan di tengah situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih belum stabil.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyatakan, hingga saat ini tidak ada perubahan terhadap jadwal pemberangkatan jemaah Indonesia ke Tanah Suci. Pemerintah menilai kondisi terkini masih belum mengganggu pelaksanaan haji, terlebih aktivitas ibadah umrah diketahui masih berlangsung normal.

Hasan Afandi, Kepala Biro Humas Kemenhaj, mengungkapkan bahwa pemerintah terus memantau situasi dengan saksama. “Kami berkaca pada pelaksanaan umrah yang masih terus berjalan hingga saat ini. Untuk haji, hingga kini belum ada perubahan jadwal,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (28/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan. Langkah ini diambil untuk memastikan perjalanan jemaah, baik saat berangkat maupun pulang ke Tanah Air, berlangsung aman dan kondusif.

Untuk tahun ini, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah. Rinciannya, 203.320 orang merupakan jemaah haji reguler yang akan diberangkatkan melalui 16 embarkasi, sementara sisanya sebanyak 17.680 orang adalah jemaah haji khusus.

Salah satu langkah antisipasi yang dinilai krusial adalah sistem penerbangan. Pemerintah telah menerapkan sistem direct flight atau penerbangan langsung bagi jemaah reguler. Menurut pemerintah, metode ini jauh lebih aman karena tidak bergantung pada transit di negara-negara yang berpotensi terdampak konflik.

“Penerbangan jemaah haji reguler menggunakan penerbangan langsung. Dengan kondisi saat ini, Insya Allah tetap sesuai jadwal. Yang sedang kami perhatikan untuk dimitigasi adalah keberangkatan jemaah haji khusus yang masih menggunakan penerbangan transit,” jelas Hasan.

Meskipun situasi dinilai kondusif saat ini, pemerintah tidak mengambil risiko. Tiga skenario mitigasi telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat eskalasi konflik di Timur Tengah:

1. Skenario Pertama: Arab Saudi tetap membuka layanan haji, namun Indonesia melakukan penyesuaian dengan menerbangkan jemaah melalui jalur penerbangan yang lebih jauh. Konsekuensi dari skenario ini adalah adanya peningkatan biaya operasional penerbangan.
2. Skenario Kedua: Pemerintah Arab Saudi masih membuka layanan, tetapi Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah demi alasan keselamatan dan keamanan.
3. Skenario Ketiga: Jika Arab Saudi menutup layanan haji secara total akibat konflik, maka Indonesia akan membatalkan seluruh keberangkatan. Fokus pemerintah dalam skenario ini adalah menyelamatkan anggaran negara serta mengatur ulang kuota dan daftar antrean untuk tahun berikutnya.