Antara Kepentingan dan Solidaritas: Mengapa Negara-negara Teluk Memilih Amerika dan Israel daripada Palestina?

Analisis mendalam alasan negara Teluk lebih condong ke AS-Israel, dari faktor keamanan, ekonomi, hingga pragmatisme politik, serta dampaknya pada isu Palestina. Inilah gambaran Sikap Negara-negara Teluk terhadap Palestina, Amerika, dan Israel.

Pendahuluan: Paradoks Retorika dan Realitas

Selama beberapa dekade, isu Palestina telah menjadi simpul emosional yang menyatukan dunia Arab dan Islam. Retorika dukungan terhadap kemerdekaan Palestina selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari pidato para pemimpin negara-negara Teluk. Namun, di balik retorika panas untuk konsumsi publik, terdapat realitas geopolitik yang dingin dan penuh perhitungan. Dalam beberapa tahun terakhir, dinding antara retorika dan realitas ini semakin menipis. Negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Qatar, justru menunjukkan kedekatan yang semakin erat dengan Amerika Serikat (AS) dan secara paradoksal, mulai menjalin hubungan terbuka dengan Israel, seraya membiarkan AS mengatur berbagai sektor strategis di dalam negeri mereka, termasuk pendirian pangkalan militer.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa negara-negara yang secara historis menjadi “jantung” dunia Islam ini seolah meninggalkan perjuangan Palestina dan lebih memilih berdamai dengan “musuh” bersama? Jawabannya terletak pada pergeseran paradigma dari identitas ideologis menuju pragmatisme keamanan dan ekonomi.

1. Prioritas Keamanan Nasional di Atas Solidaritas Ideologis

Faktor utama yang mendorong negara-negara Teluk mendekat ke AS dan Israel adalah ancaman keamanan yang mereka rasakan, terutama dari Iran.

• Ancaman Eksistensial Iran: Bagi monarki-minyak di Teluk, Republik Islam Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial yang lebih nyata dan dekat daripada Israel. Program nuklir Iran, dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan (seperti Houthi di Yaman yang kerap menyerang infrastruktur minyak Saudi), serta ambisi hegemoniknya, menjadi momok yang menakutkan.
• Peran AS sebagai Payung Keamanan: Dalam situasi ini, AS hadir sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu menjamin keamanan mereka. Kehadiran pangkalan militer AS, seperti Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar (pusat komando CENTCOM), Pangkalan Angkatan Laut di Bahrain (markas Armada Kelima AS), serta pangkalan di UEA dan Arab Saudi, bukanlah bentuk penjajahan baru, melainkan kontrak keamanan. Negara-negara Teluk “membiarkan” AS mengatur sektor pertahanan mereka karena mereka membutuhkan payung keamanan yang tidak bisa mereka sediakan sendiri.
• Kesamaan Tujuan dengan Israel: Israel juga memandang Iran sebagai ancaman utama. Hal ini menciptakan adagium lama, “musuh dari musuhku adalah temanku”. Kerja sama intelijen dan keamanan antara Israel dan negara-negara Teluk, yang tadinya rahasia, kini menjadi semakin terbuka pasca Perjanjian Abraham (Abraham Accords).

2. Dominasi Ekonomi dan Investasi AS

Kehadiran AS di kawasan Teluk tidak hanya sebatas militer, tetapi juga merambah ke seluruh sendi ekonomi.

• Minyak untuk Keamanan: Sejak Perang Dunia II, terjalin kesepakatan tak tertulis antara AS dan Arab Saudi (kesepakatan “minyak untuk keamanan”). AS menjamin keamanan kerajaan, dan sebagai imbalannya, Saudi memastikan pasokan minyak global stabil dan diperdagangkan dalam Dolar AS (petrodollar). Ketergantungan ini membuat negara Teluk harus menjaga hubungan baik dengan Washington.
• Diversifikasi Ekonomi dan Transfer Teknologi: Saat ini, negara-negara Teluk, terutama UEA dan Arab Saudi, tengah giat melakukan diversifikasi ekonomi (Visi 2030 Saudi). Mereka membutuhkan investasi, teknologi, dan keahlian dari perusahaan-perusahaan AS dan Barat. Mengizinkan perusahaan AS “mengatur” atau bermitra dalam sektor teknologi, keuangan, dan pariwisata adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan akses tersebut. Stabilitas yang dijamin oleh AS menciptakan iklim investasi yang kondusif.

3. Pragmatisme Politik dan Pergeseran Dinamika Regional

Generasi baru pemimpin Teluk, seperti Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) di Saudi dan penguasa UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MbZ), lebih pragmatis dan transaksional dibanding pendahulu mereka.

• Palestina sebagai “Kartu” yang Tergusur: Bagi para pemimpin baru ini, membela Palestina tidak lagi memberikan keuntungan strategis yang sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Dukungan terhadap Palestina seringkali berarti menentang AS, yang justru akan merugikan kepentingan keamanan dan ekonomi mereka. Palestina dianggap sebagai “beban” ideologis yang menghambat lompatan modernisasi dan integrasi regional.
• Normalisasi dengan Israel (Abraham Accords): Langkah UEA dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 adalah bukti nyata pergeseran ini. Mereka mendapatkan imbalan nyata, seperti akses teknologi, kerja sama intelijen, dan dukungan AS, dengan imbalan mengesampingkan perjuangan Palestina. Bagi mereka, hubungan dengan Israel adalah jalan pintas menuju kemajuan teknologi dan pengaruh politik di Washington.
• Melemahnya “Poros Perlawanan”: Dengan menguatnya Israel dan AS di kawasan, serta melemahnya “Poros Perlawanan” yang dipimpin Iran, negara-negara Teluk ingin berada di pihak yang dianggap akan memenangkan persaingan jangka panjang di Timur Tengah.

4. Mengapa “Membiarkan” Amerika Mengatur Sektor Dalam Negeri?

Konsep “membiarkan Amerika mengatur” perlu dilihat dalam kerangka hubungan patron-klien yang kompleks. Ini bukan sekadar ketundukan pasif, melainkan pilihan aktif.

• Jaminan Rezim: Bagi para penguasa monarki Teluk, prioritas utama adalah kelangsungan rezim mereka. Dengan membuka pintu bagi perusahaan dan militer AS, mereka mengikat kepentingan AS dengan kelangsungan rezim mereka. Jika rezim mereka jatuh, kepentingan ekonomi dan strategis AS di kawasan juga akan terpukul. Ini adalah bentuk “asuransi jiwa” politik.
• Modernisasi yang Dikendalikan: Negara-negara Teluk ingin melakukan modernisasi cepat tanpa harus diiringi liberalisasi politik ala Barat. Dengan bekerja sama erat dengan sektor swasta dan militer AS, mereka berharap bisa mengimpor teknologi dan efisiensi, tanpa mengimpor nilai-nilai demokrasi yang bisa mengancam otoritas mereka.

Kesimpulan: Kemenangan Realpolitik

Sikap negara-negara Teluk yang lebih condong kepada AS dan Israel serta “meninggalkan” Palestina bukanlah pengkhianatan buta, melainkan buah dari kalkulasi realpolitik yang matang. Dalam peta geopolitik Timur Tengah yang baru, kepentingan nasional (keamanan dari Iran) dan kepentingan ekonomi (modernisasi dan investasi) telah menggeser solidaritas ideologis terhadap Palestina ke urutan yang lebih rendah. Palestina, yang dulu menjadi casus belli, kini menjadi komoditas tawar-menawar dalam permainan politik yang lebih besar. Sementara retorika dukungan mungkin masih akan terus bergema di mimbar-mimbar, di lapangan, negara-negara Teluk telah memilih untuk bertaruh pada kuda pemenang versi mereka: aliansi dengan Amerika dan koeksistensi dengan Israel.