Swedia Enggan Melarang Pembakaran Alquran karena Kendala Politik oleh situs Sisi Islam: Berita dan Gaya Hidup Muslim – SISIISLAM.COM
Di Swedia, terdapat keterbatasan kemauan politik untuk melarang pembakaran Alquran yang telah menimbulkan kegelisahan bagi dunia Muslim. Meskipun mendapat dukungan, melarang tindakan tersebut menjadi hal rumit untuk dilakukan. Para ahli menyoroti kelemahan dalam tindakan hukum dan aspek legalitas terkait pelarangan pembakaran Alquran.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Swedia di Baghdad diserbu dan dibakar oleh para pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr sebagai respons terhadap ancaman pembakaran kitab suci umat Islam di luar Kedutaan Besar Irak di Stockholm. Serangan ini merupakan salah satu dari beberapa insiden serupa yang terjadi di Swedia dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, insiden-insiden semacam itu sulit untuk dicegah di Swedia karena undang-undang, politik saat ini, dan tradisi sosialnya. Pengadilan Swedia telah memutuskan bahwa polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pembakaran kitab suci. Meskipun dua kasus pembakaran Alquran baru-baru ini dapat diuji di pengadilan atas dugaan menghasut kebencian, tindakan semacam itu diyakini tetap dilindungi oleh undang-undang kebebasan berbicara yang terdapat dalam konstitusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan terhadap konstitusi adalah proses yang memakan waktu dan memerlukan persetujuan dari parlemen, pemilihan umum, dan persetujuan parlemen kembali. Pemerintah Perdana Menteri Ulf Kristersson menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan mengubah UU Ketertiban Umum untuk memberikan wewenang kepada polisi dalam menghadapi situasi pembakaran Alquran yang menimbulkan kekhawatiran keamanan nasional.
Isu pembakaran Alquran ini juga dapat membahayakan upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO. Presiden Turki, Tayyip Erdogan, telah mengancam bahwa Swedia tidak akan diterima di dalam aliansi militer tersebut jika tindakan pembakaran Alquran terus berlanjut di negara tersebut.
Sejauh ini, Swedia telah menunda aplikasi keanggotaannya di NATO yang diluncurkan sebagai respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun Erdogan menyatakan awal bulan ini bahwa aplikasi Swedia akan diajukan ke parlemen untuk dipertimbangkan.
Organisasi Kerja Sama Islam yang terdiri dari 57 negara telah mengajukan resolusi yang disetujui oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 12 Juli lalu, yang mendorong negara-negara untuk meninjau kembali undang-undang mereka yang melarang penuntutan “kebencian agama”.
Wakil Perdana Menteri Ebba Busch dari Demokrat Kristen menegaskan bahwa Swedia menentukan undang-undangnya sendiri dan tidak akan dipengaruhi oleh agama atau hukum negara lain. Meskipun pembakaran kitab suci dianggap sebagai tindakan yang tercela, namun secara hukum tidak ilegal menurut undang-undang Swedia.
Menyusul perdebatan ini, kemungkinan perubahan undang-undang yang membuat tindakan pembakaran Alquran ilegal sangatlah kecil, terutama karena pemerintahan minoritas bergantung pada dukungan dari Partai Demokrat Swedia, partai terbesar kedua di parlemen setelah pemilu tahun lalu, yang memiliki pandangan anti-imigran dan kritis terhadap Islam.
Nils Funcke, seorang wartawan dan pakar kebebasan berbicara, menegaskan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Ketertiban Umum yang sedang diperdebatkan oleh pemerintah akan sulit untuk diimplementasikan dan kemungkinan akan bertentangan dengan kebebasan berkumpul yang dilindungi oleh undang-undang Swedia.
Survei Gallup pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Swedia merupakan negara dengan persentase penduduk tertinggi yang menyatakan ketidakpercayaan pada Tuhan. Swedia telah mencabut undang-undang yang melarang kritik atau ejekan terhadap agama dan keluarga kerajaan sejak tahun 1970-an. Hal ini telah menjadi tradisi dalam pandangan masyarakat Swedia, di mana dianggap bahwa agama juga dapat dikritik seperti halnya aspek lain dalam masyarakat.
Demikian berita seputar Swedia Enggan Melarang Pembakaran Alquran karena Kendala Politik oleh situs Sisi Islam: Berita dan Gaya Hidup Muslim – SISIISLAM.COM
