MUI Ingatkan Khatib Hindari Politisasi Khotbah di Tahun Politik

Gambar Gravatar
oleh 1138 Dilihat
MUI Ingatkan Khatib Hindari Politisasi Khotbah di Tahun Politik
Kegiatan sosialisasi buku khutbah Jumat yang diselenggarakan Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia di Tangerang Selatan (23/7) - [Foto Istimewa]

MUI Ingatkan Khatib Hindari Politisasi Khotbah di Tahun Politik oleh situs SISI ISLAM – SISIISLAM.COM

Indonesia telah memasuki tahun politik dengan persiapan pesta demokrasi serentak yang akan diadakan pada tahun 2024. Sejak tahun 2023, suasana politik telah meningkat dengan berbagai tahapan yang dilakukan. Oleh karena itu, tahun ini dianggap sebagai tahun politik, dan dalam menghadapi Pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil sikap yang mengimbau para penceramah atau khotib untuk tidak menggunakan khotbah sebagai ajang politisasi selama tahun politik.

Wakil Sekjen MUI, Arif Fahrudin, menyampaikan pesan ini dengan tegas. Khotib tidak diperkenankan untuk melakukan politisasi dalam materi khotbahnya. Masyarakat dan para khotib perlu memahami perbedaan antara politik khotbah yang disampaikan untuk kepentingan umat dengan politisasi khotbah yang bertujuan menyuarakan pesan-pesan politik praktis.

“Politik khotbah tetap diijinkan,” ujar Arif Fahrudin saat memberikan materi dalam seminar Halaqoh dan Sosialisasi Khutbah Jumat Islam Wasathiyah di Ciputat, Tangerang Selatan pada Minggu (23/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa politik khotbah dapat berisi pesan-pesan mengenai pengentasan kemiskinan, penguatan agama, serta peningkatan kualitas pendidikan dan literasi bagi masyarakat. Isu-isu sosial seperti kesejahteraan sosial dan akses kesehatan juga dapat diangkat dalam politik khotbah. Menurutnya, politik khotbah ini sangat penting agar isi khotbah tidak terfokus hanya pada tema-tema spiritual belaka, seperti surga dan kehidupan akhirat. Tema-tema sosial yang berkaitan dengan realitas kehidupan umat haruslah menjadi perhatian penting.

Baca Juga:  MUI Mendorong Penangkapan Pemilik Akun Youtube Sunnah Nabi Terkait Penistaan

Namun, Arif Fahrudin menekankan bahwa politisasi khotbah dengan menyisipkan pesan-pesan politik praktis, seperti dukungan terhadap partai tertentu atau calon kepala daerah dan presiden tertentu, tidak diperbolehkan. Hal ini dianggap tidak tepat dan berpotensi merusak persatuan umat.

Saat memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024, isu-isu politik menjadi lebih rentan dan sensitif. Oleh karena itu, para khatib diingatkan untuk tidak memasukkan pesan politik praktis dalam materi khutbahnya.

Gus Najih Ar-Romadhoni, salah satu pemateri dalam forum tersebut, menekankan bahwa khutbah memiliki peran strategis dalam menjaga hubungan antara Islam dan Indonesia. Namun, materi khotbah yang disampaikan haruslah memiliki nuansa yang positif dan tidak menjelek-jelekkan pihak lain.

“Materi khotbah harus disampaikan dengan baik, agar tidak memecah belah umat dan mengurangi kesatuan bangsa,” ujar Gus Najih. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang luas dan memberikan kebebasan kepada umat Islam. Selain itu, dengan jumlah masjid terbanyak di dunia, masjid juga harus dimanfaatkan sebagai tempat menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan anti-perpecahan.

Gus Najih juga menyarankan para khatib untuk menghindari menyampaikan masalah-masalah yang bersifat kontroversial (khilafiyah) kepada jemaah. Sebaliknya, khatib disarankan untuk menyampaikan khotbah yang relevan dengan isu-isu kebangsaan yang sedang aktual. Dia juga menitipkan pesan kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk memperhatikan buletin-buletin yang disebar di masjid-masjid, agar tidak menjadi sarana propaganda atau menyampaikan ajaran sesat.

Baca Juga:  Penulis Saudi mendapatkan paviliun khusus di Pameran Buku Internasional Riyadh

MUI Ingatkan Khatib Hindari Politisasi Khotbah di Tahun Politik oleh situs SISI ISLAM – SISIISLAM.COM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *