sisiislam.com – Kontrol BNPT Terhadap Masjid: Begini Pandangan Muhammadiyah oleh Portal Berita dan Gaya Hidup Muslim, SITUS SISI ISLAM melalui kanal Dunia Islam.
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, berbicara tentang rencana untuk mengawasi masjid oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurutnya, upaya tersebut bisa menciptakan masalah baru daripada menyelesaikan masalah radikalisme yang ada.
“Rencana untuk mengawasi masjid oleh Pemerintah bukanlah solusi, tapi justru bisa menciptakan permasalahan baru,” tegas Mu’ti pada Rabu (06/09).
Abdul Mu’ti mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengawasan Pemerintah terhadap masjid bisa menghasilkan formalisasi dan keterikatan pemahaman agama yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan semacam ini tidak akan mengatasi akar permasalahan radikalisme yang kompleks.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengaitkan radikalisme hanya pada aspek teologi bukan lagi relevan,” ujar Abdul Mu’ti. Ia menambahkan bahwa radikalisme memiliki banyak aspek, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum. Dengan demikian, hanya fokus pada aspek agama, terutama Islam, adalah pandangan yang sempit.
Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa radikalisme tidak hanya terkait dengan satu agama dan bisa ditemukan dalam berbagai bidang lainnya, seperti ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penanganan radikalisme tidak bisa hanya berpusat pada pengawasan agama semata.
“Melihat radikalisme hanya dari sudut pandang agama, terutama Islam, adalah pandangan yang sempit. Radikalisme agama tidak hanya ada dalam Islam, tetapi juga dalam agama lainnya. Radikalisme tidak hanya terbatas pada agama, melainkan juga terdapat dalam bidang lain seperti ekonomi, budaya, dan politik,” kata Mu’ti.
Dalam konteks ini, ia juga mencatat perbedaan dalam sistem politik dan pemerintahan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura, yang membuat referensi semacam itu tidak relevan untuk Indonesia.
Abdul Mu’ti juga mengingatkan bahwa keberadaan radikalisme harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama. Alih-alih mendorong sikap moderat, ia mengingatkan bahwa ada kemungkinan program tersebut justru memunculkan masalah radikalisme baru.
“Pemerintah tidak boleh menolak kritik. Keberadaan radikalisme harus menjadi bahan evaluasi, terutama dalam program moderasi beragama. Sebaliknya, ada potensi bahwa program moderasi beragama malah menciptakan masalah radikalisme baru,” ujar Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.
Demikian berita dunia Islam terkini seputar Kontrol BNPT Terhadap Masjid: Begini Pandangan Muhammadiyah oleh Portal Berita dan Gaya Hidup Muslim, SITUS SISI ISLAM melalui kanal Dunia Islam.
